HATTA RAJASA
Selasa, 31 Mei 2011 , 09:58:00
BENAR, seperti yang juga dilaporkan Dahlan Iskan, Dirut PLN yang mewakili BUMN dalam launching Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di JCC, Senayan, pekan lalu. Suasana batin BUMN kita saat ini sedang bergairah. Sekitar 20 persen dari total indikasi investasi yang teridentivikasi, bersumber dari internal BUMN sendiri. Sisanya, 44 pesen dari swasta, 8 persen dari pemerintah, dan 27 persen campuran.
Ke-17 projek pemancangan atau groundbreaking, yang dilaporkan melalui videoconference dari empat lokasi, yaitu Sei Mangku (Sumatera Utara), Cilegon (Banten), Lombok Timur (NTB), dan Timika (Papua) itu cukup optimistis. Total nilai 17 projek yang menandai gebrakan awal pembangunan ekonomi itu senilai Rp 190 Triliun.
Dalam proses menuju MP3EI ini, BUMN menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan investasi sebesar Rp 835,6 Triliun. Sebelum retreat Bogor II hanya sebesar Rp 383 Triliun. Diperkirakan, ini akan menyerap 6,6 juta tenaga kerja Indonesia. Tugas kami memang, menjaga agar suasana kondusif ini tidak terusik oleh hal-hal non teknis, tetapi tetap sustainable di 6 koridor ekonomi.
Kami juga terus mengkalkulasi problematika yang masih menjerat leher percepatan pembangunan ekonomi. Seperti aneka regulasi dan proses perizinan yang harus dilonggarkan atau di-debottlenecking. Jangan sampai ada sentilan, “Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Itu kata-kata yang amat menusuk.
Pertama, kami lakukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah, antar sektor dan lembaga. Ketiga, merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI, seperti bea kelua beberapa komoditi.
Keempat, memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan utama yang sesuai dengan strategi MP3EI. Dan kelima, mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan. Kelima hal itu paling sering dikeluhkan pelaku ekonomi, yang saya serap dari berbagai diskusi dengan stakeholder ekonomi.
Konektivitas nasional, itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Aksesibilitas itu vital bagi pendorong pertumbuhan tinggi yang inklusif. Prinsipnya, locally integrated and globally connected. Prinsipnya, menghubungkan pusat-pusat pertumbukan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui inter-model supply chain system.
Menyambung daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. Implementasinya? Penetapan dua pelabuhan hub internasional sebagai pintu gerbang laut, satu di IBT dan satu di Timur. Juga penetapan dua Bandar udara hub internasional sebagai pintu gerbang udara. Yakni di Kuala Namu di Barat, dan Hasanuddin Airport Timur.
Selama ini, beban logistik terpusat di Pulau Jawa. Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Soekarno Hatta sudah over-capacity. Karena itu harus segera di distribusikan secara merata ke pusat-pusat hub internasional. Sayang, dari 25 pelabuhan utama nasional, tak satupun yang memiliki kemampuan sebagai global hub port.
Pemanfaatan ekonomis Selat Malaka dan tiga arus Laut Kepulauan Indonesia juga masih jauh dari optimal. Pelabuhan Batam belum berfungsi maksimal.
Presiden SBY juga mengingatkan lima pengacau yang bisa merusak MP3EI. Pertama, birokrasi pemerintah pusat yang lambat dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai. Kedua, jika pemerintah daerah memiliki kepentingan sendiri untuk tidak memperlancar bahkan cenderung menghambat. Ketiga, jika investor dan dunia usaha ingkar janji dan gagal memenuhi komitmen rencananya. Keempat, jika ada sejumlah regulasi yang menghambat tetapi tidak segera diperbaiki. Dan terakhir, jika ada kepentingan serta proses politik tertentu yang tidak sehat.
Inilah PR besar kami, yang terus akan dilakukan perbaikan. Kami harus berlari lebih cepat, dan melompat lebih tinggi! Sebagai komandan lapangan, dan ketua harian, tentu saya membutuhkan support dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia.(*)
* Penulis adalah Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Umum DPP PAN.
Ke-17 projek pemancangan atau groundbreaking, yang dilaporkan melalui videoconference dari empat lokasi, yaitu Sei Mangku (Sumatera Utara), Cilegon (Banten), Lombok Timur (NTB), dan Timika (Papua) itu cukup optimistis. Total nilai 17 projek yang menandai gebrakan awal pembangunan ekonomi itu senilai Rp 190 Triliun.
Dalam proses menuju MP3EI ini, BUMN menyatakan komitmennya untuk menggelontorkan investasi sebesar Rp 835,6 Triliun. Sebelum retreat Bogor II hanya sebesar Rp 383 Triliun. Diperkirakan, ini akan menyerap 6,6 juta tenaga kerja Indonesia. Tugas kami memang, menjaga agar suasana kondusif ini tidak terusik oleh hal-hal non teknis, tetapi tetap sustainable di 6 koridor ekonomi.
RELATED NEWS
Tahun 2011-2025 itu sendiri, MP3EI bakal menyerap investasi hampir Rp 4000 Triliun. Sedangkan ke-17 projek itu hanya sebagian dari serangkaian projek yang pembangunannya ditargetkan mulai tahun ini dan akan tuntas pada 2014. Sumber dana proyek itu, berasal dari internal BUMN, swasta, foreign direct investment (FDI), dan APBN. Hampir semua BUMN turut mendukung masterplan ini baik dari sisi produksi, dukungan infrastruktur, maupun dari pembiayaan.Kami juga terus mengkalkulasi problematika yang masih menjerat leher percepatan pembangunan ekonomi. Seperti aneka regulasi dan proses perizinan yang harus dilonggarkan atau di-debottlenecking. Jangan sampai ada sentilan, “Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Itu kata-kata yang amat menusuk.
Pertama, kami lakukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat maupun daerah, antar sektor dan lembaga. Ketiga, merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI, seperti bea kelua beberapa komoditi.
Keempat, memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan utama yang sesuai dengan strategi MP3EI. Dan kelima, mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan. Kelima hal itu paling sering dikeluhkan pelaku ekonomi, yang saya serap dari berbagai diskusi dengan stakeholder ekonomi.
Konektivitas nasional, itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Aksesibilitas itu vital bagi pendorong pertumbuhan tinggi yang inklusif. Prinsipnya, locally integrated and globally connected. Prinsipnya, menghubungkan pusat-pusat pertumbukan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui inter-model supply chain system.
Menyambung daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. Implementasinya? Penetapan dua pelabuhan hub internasional sebagai pintu gerbang laut, satu di IBT dan satu di Timur. Juga penetapan dua Bandar udara hub internasional sebagai pintu gerbang udara. Yakni di Kuala Namu di Barat, dan Hasanuddin Airport Timur.
Selama ini, beban logistik terpusat di Pulau Jawa. Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Soekarno Hatta sudah over-capacity. Karena itu harus segera di distribusikan secara merata ke pusat-pusat hub internasional. Sayang, dari 25 pelabuhan utama nasional, tak satupun yang memiliki kemampuan sebagai global hub port.
Pemanfaatan ekonomis Selat Malaka dan tiga arus Laut Kepulauan Indonesia juga masih jauh dari optimal. Pelabuhan Batam belum berfungsi maksimal.
Presiden SBY juga mengingatkan lima pengacau yang bisa merusak MP3EI. Pertama, birokrasi pemerintah pusat yang lambat dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai. Kedua, jika pemerintah daerah memiliki kepentingan sendiri untuk tidak memperlancar bahkan cenderung menghambat. Ketiga, jika investor dan dunia usaha ingkar janji dan gagal memenuhi komitmen rencananya. Keempat, jika ada sejumlah regulasi yang menghambat tetapi tidak segera diperbaiki. Dan terakhir, jika ada kepentingan serta proses politik tertentu yang tidak sehat.
Inilah PR besar kami, yang terus akan dilakukan perbaikan. Kami harus berlari lebih cepat, dan melompat lebih tinggi! Sebagai komandan lapangan, dan ketua harian, tentu saya membutuhkan support dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia.(*)
* Penulis adalah Menko Perekonomian RI, yang juga Ketua Umum DPP PAN.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2011/05/31/93657/Menjaga-Kondusivitas-Suasana-Ekonomi
0 Response to "MP3EI"
Post a Comment